Merpatianugrah.com – JAKARTA, Indonesia kini berada di persimpangan ekonomi yang krusial. Di tengah memanasnya tensi geopolitik Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto mulai menyusun strategi “ikat pinggang” demi menjaga ketahanan fiskal nasional. Ancaman nyata membayangi: defisit APBN berpotensi jebol melampaui batas aman 3 persen, menyusul kekhawatiran penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang diprediksi bakal memicu ledakan harga minyak dunia.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan simulasi yang cukup menggetarkan. Tanpa langkah efisiensi yang agresif, defisit fiskal Indonesia bisa membengkak hingga 4,06 persen terhadap PDB.
Angka ini didasarkan pada asumsi kondisi ekstrem:
- Harga Minyak: USD 115 per barel.
- Kurs Rupiah: Rp 17.500 per dolar AS.
- Imbal Hasil SBN: 7,2 persen.
“Dengan berbagai skenario ini, defisit 3 persen sulit dipertahankan, kecuali kita berani memotong belanja dan pertumbuhan. Ini yang perlu segera kita rapatkan secara terbatas,” tegas Airlangga di hadapan Presiden.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo menoleh pada langkah berani yang diambil Pakistan. Negara tersebut telah menetapkan status Critical Measures dalam merespons dampak konflik AS-Iran. Presiden secara spesifik meminta jajaran menteri untuk mengkaji penghematan radikal yang diterapkan Pakistan sebagai referensi kebijakan Indonesia ke depan.
Beberapa langkah ekstrem Pakistan yang dipelajari meliputi:
Revolusi Kerja: Pemberlakuan 50% Work From Home (WFH) dan pemotongan hari kerja menjadi hanya 4 hari.
Pemangkasan Gaji Pejabat: Anggota DPR menerima pemotongan gaji sebesar 25%.
Pengorbanan Kabinet: Anggota kabinet bahkan bekerja tanpa menerima gaji sama sekali.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penghematan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
“Ini hanya contoh, tapi kita harus mengkaji masalah ini. Kita harus mengupayakan penghematan yang nyata,” ujar Prabowo dengan nada lugas.
Kebijakan efisiensi ini diproyeksikan akan menyasar belanja birokrasi yang tidak mendesak, seraya memastikan roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian global yang kian mencekam.
