Merpatianugrah.com – JAKARTA. Di tengah badai ekonomi global yang memicu lonjakan harga energi, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani untuk menjaga “kesehatan” dompet negara. Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan (19/03/2026), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan peta jalan taktis demi menjaga stabilitas nasional.
Berikut adalah poin-poin krusial dari strategi baru pemerintah:
- Target Defisit: Harga Mati di Bawah 3%
Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas: Defisit APBN tidak boleh bocor lebih dari 3%. Untuk mencapai target ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendapatan, tetapi melakukan operasi senyap “bersih-bersih” anggaran melalui efisiensi besar-besaran di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). - Batu Bara Jadi “Mesin Penyelamat”
Guna mengompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah siap memacu produksi emas hitam.
Revisi RKAB: Volume produksi batu bara akan ditingkatkan secara signifikan.
Optimalisasi Pajak: Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara untuk menangkap peluang dari tren kenaikan harga komoditas global. - Inovasi “1 Hari WFH”: Hemat Bensin hingga 20%
Ini adalah salah satu terobosan yang paling menarik perhatian. Pemerintah sedang mematangkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.
”Ada penghematan mobilitas yang signifikan, sekitar seperlima (20%) dari konsumsi bensin normal,” ujar Airlangga.
Rencananya, skema ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga akan didorong untuk diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. - Danantara & Misi Hijau
Di sektor energi, pemerintah memberikan mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.
Fokusnya jelas Mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mahal menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini bukan sekadar soal lingkungan, tapi murni efisiensi biaya energi di tengah melambungnya harga minyak dunia.
Pemerintah saat ini sedang melakukan sinkronisasi akhir. Meski kebijakan WFH dan penyesuaian pajak ekspor masih dalam tahap pematangan, sinyal yang dikirimkan jelas: Indonesia siap beradaptasi dengan cara-cara non-konvensional demi ketahanan ekonomi.
