Merpatianugrah.com – JAKARTA, 31 Maret 2026 – Dalam upaya memperkokoh fundamental ekonomi nasional di tengah dinamika eksternal yang fluktuatif, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memberikan arahan strategis mengenai krusialnya manajemen risiko, adaptivitas, dan sinergi koordinasi. Arahan tersebut disampaikan dalam forum Townhall Meeting dan Halalbihalal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang berlangsung di Gedung Frans Seda, Jakarta.
Mengawali sambutannya, Wamenkeu menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi dan kinerja impresif jajaran DJPPR sepanjang tahun anggaran 2025. Di tengah eskalasi tekanan global, DJPPR dinilai berhasil menuntaskan target pembiayaan pemerintah dengan efisiensi biaya yang tetap terkendali (cost-effective). Keberhasilan ini ditandai dengan penetrasi pasar internasional yang signifikan, termasuk melalui penerbitan instrumen pembiayaan strategis seperti dim sum bond di Hong Kong serta obligasi Euro yang mencatatkan imbal hasil (yield) sangat kompetitif.
Meskipun mencatatkan capaian positif, Wamenkeu memberikan peringatan dini terhadap kondisi geopolitik global yang kian kompleks. Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memicu guncangan pada pasar keuangan, yang secara langsung berimplikasi pada kenaikan imbal hasil instrumen utang dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
“Kita saat ini berada dalam era yang didominasi oleh ketidakpastian dan risiko. Menghadapi realitas ini, kita tidak boleh bersikap pasif. Penguatan manajemen risiko melalui mekanisme decision making under uncertainty menjadi sebuah keharusan,” tegas Juda Agung.
Lebih lanjut, beliau memaparkan distingsi fundamental antara risiko dan ketidakpastian. Jika risiko memiliki probabilitas yang dapat terukur, ketidakpastian menuntut pemerintah untuk senantiasa siap dengan berbagai skenario kebijakan. Hal ini termasuk antisipasi terhadap volatilitas harga minyak mentah dunia yang memiliki korelasi langsung terhadap postur kesehatan fiskal nasional.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Wamenkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit anggaran diproyeksikan tetap berada di bawah ambang batas legal sebesar 3 persen. Walaupun ruang fiskal saat ini berada pada level yang cukup ketat, kewaspadaan tinggi tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kesinambungan ekonomi jangka panjang dan menjaga kepercayaan investor.
Sebagai langkah mitigasi internal, Juda Agung menekankan pentingnya transformasi organisasi menjadi institusi yang lebih lincah (agile) dan adaptif. Beliau menginstruksikan agar setiap individu dan unit kerja mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan kebijakan, tanpa sedikit pun mengesampingkan nilai-nilai integritas.
“Fleksibilitas adalah kunci, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar organisasi. Kita harus responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan arah,” tambahnya.
Menutup arahannya, Wamenkeu mendorong penghapusan mentalitas silo atau ego sektoral antarunit. Penguatan koordinasi, baik secara internal di lingkungan Kementerian Keuangan maupun eksternal dengan Bank Indonesia dan mitra strategis lainnya, menjadi pilar utama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi ini terbukti efektif dalam mengelola pembiayaan negara serta menjaga stabilitas penerbitan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana maupun sekunder.
