Jakarta, 3 September 2026 — Persatuan Barisan Rakyat Indonesia (PBRI) menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kantor BBC News Indonesia, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). Aksi tersebut dipimpin oleh Frimus Nababan selaku Koordinator Aksi PBRI sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Dalam aksi tersebut, PBRI menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk membungkam kebebasan pers maupun menghalangi kerja jurnalistik. PBRI menyatakan bahwa aksi dilakukan untuk mendorong agar pemberitaan mengenai karhutla disampaikan secara akurat, berimbang, bertanggung jawab, serta memberikan konteks yang utuh kepada masyarakat.
“Kami datang bukan untuk membungkam kebebasan pers. Kami menghormati kerja jurnalistik dan fungsi kontrol sosial media. Tetapi kami meminta agar pemberitaan mengenai karhutla disampaikan secara akurat, berimbang, dan tidak mengabaikan kondisi serta perjuangan para petugas yang berada di lapangan,” ujar Frimus Nababan, Koordinator Aksi PBRI.
Menurut Frimus, karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa. Karena itu, masyarakat dinilai perlu memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi kebakaran, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, petugas, relawan, dan masyarakat.
PBRI juga memberikan perhatian terhadap para petugas pemadam karhutla, relawan, dan masyarakat yang berada di garis depan penanganan kebakaran.
“Mereka bekerja di tengah panas, asap, dan medan yang tidak mudah. Mereka mempertaruhkan tenaga bahkan keselamatan untuk melakukan pemadaman dan membantu masyarakat terdampak. Perjuangan tersebut juga harus menjadi bagian dari pemberitaan yang utuh,” tegas Frimus.
Tiga Tuntutan PBRI
Dalam aksi tersebut, PBRI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BBC News Indonesia.
Pertama, PBRI mendesak BBC News Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap pemberitaan mengenai karhutla yang menurut PBRI berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
PBRI meminta adanya evaluasi secara menyeluruh serta koreksi apabila dalam pemberitaan ditemukan informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, atau kurang memberikan konteks mengenai kondisi di lapangan.
Kedua, PBRI meminta BBC News Indonesia memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat apabila setelah dilakukan evaluasi terbukti terdapat pemberitaan yang tidak akurat, tidak berimbang, atau menimbulkan keresahan.
PBRI juga meminta media memberikan ruang yang proporsional terhadap informasi mengenai kerja keras petugas pemadam, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Ketiga, apabila aspirasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai, PBRI menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa aksi damai dan tertib di kantor BBC News Indonesia, dengan tetap menghormati ketentuan hukum, keselamatan masyarakat, serta tidak melakukan kekerasan maupun perusakan fasilitas.
Frimus menegaskan bahwa PBRI tidak ingin aksi tersebut dipersepsikan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers.
“Kami tidak meminta BBC News Indonesia berhenti mengkritik. Kami meminta pemberitaan yang berimbang. Kami tidak meminta media menutup mata terhadap persoalan karhutla. Kami meminta persoalan tersebut diberitakan secara utuh berdasarkan fakta dan konteks yang lengkap,” kata Frimus.
Ia menambahkan, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik, akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Menurut PBRI, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan komprehensif, sementara para petugas dan relawan yang berada di garis depan juga berhak mendapatkan penghargaan atas perjuangan mereka dalam menangani karhutla.
Di akhir aksi, PBRI menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa mengedepankan prinsip jurnalistik dalam pemberitaan mengenai bencana dan persoalan publik.
“Beritakan fakta. Beritakan secara berimbang. Berikan konteks yang lengkap. Hargai perjuangan mereka yang berada di lapangan,” seru Frimus.
PBRI berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan ditanggapi secara terbuka oleh BBC News Indonesia serta menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pemberitaan mengenai karhutla dan persoalan lingkungan di Indonesia.
Hidup rakyat Indonesia!
Hidup para pejuang dan petugas di garis depan penanganan karhutla!
PBRI bersama rakyat, mengawal kebenaran dan keadilan informasi.
